Netfid Indonesia – Strengthening Civil Society for a Better Democracy

Skandal Demokrasi: Netfid Bongkar Bahaya di Balik Keputusan KPU 731/2025

Jakarta (16-09-2025)-Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden

Kontroversi Dokumen Capres-Cawapres, Publik Minta KPU Lebih Terbuka

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menutup akses terhadap dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden berbuntut

Kegaduhan Keputusan KPU Jadi Alarm Demokrasi, Netfid Desak Pengawasan Ketat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden

Netfid Indonesia Kecam Keputusan KPU Terkait Dokumen Capres-Cawapres

Jakarta, 16 September 2025 — Netfid Indonesia menolak tegas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menetapkan dokumen

Rilis Media Netfid Indonesia terhadap Keputusan KPU 731/2025

Kematangan demokrasi Indonesia kembali diuji. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan dokumen persyaratan pasangan Calon Presiden dan

Berita

Skandal Demokrasi: Netfid Bongkar Bahaya di Balik Keputusan KPU 731/2025

16 Sep 25

Netfid Indonesia

General

Kontroversi Dokumen Capres-Cawapres, Publik Minta KPU Lebih Terbuka

16 Sep 25

Netfid Indonesia

Kegaduhan Keputusan KPU Jadi Alarm Demokrasi, Netfid Desak Pengawasan Ketat

16 Sep 25

Netfid Indonesia

Netfid Indonesia Kecam Keputusan KPU Terkait Dokumen Capres-Cawapres

16 Sep 25

Netfid Indonesia

General

Rilis Media Netfid Indonesia terhadap Keputusan KPU 731/2025

16 Sep 25

Netfid Indonesia

Kegusaran Elite Partai terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal (II)

21 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Menguntungkan Elite Politik atau Publik? (I)

15 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Revisi Tata Tertib: DPR Semakin Superbody

3 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Opini

Kontroversi Dokumen Capres-Cawapres, Publik Minta KPU Lebih Terbuka

16 Sep 25

Netfid Indonesia

Kegusaran Elite Partai terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal (II)

21 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Menguntungkan Elite Politik atau Publik? (I)

15 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Revisi Tata Tertib: DPR Semakin Superbody

3 Jul 25

Netfid Indonesia

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Penelitian

Skandal Demokrasi: Netfid Bongkar Bahaya di Balik Keputusan KPU 731/2025

Kontroversi Dokumen Capres-Cawapres, Publik Minta KPU Lebih Terbuka

Kegaduhan Keputusan KPU Jadi Alarm Demokrasi, Netfid Desak Pengawasan Ketat

Netfid Indonesia Kecam Keputusan KPU Terkait Dokumen Capres-Cawapres

Rilis Media Netfid Indonesia terhadap Keputusan KPU 731/2025

Imron Wasi, Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia serta Akademisi Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang.

Kegusaran Elite Partai terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal (II)

Populer